Boediono Tetap Akan Privatisasi BUMN

Sebetulnya aneh, kalau dibilang bahwa BUMN yang dikelola negara tidak akan efisien. Beberapa keanehan atau poin yang harus diperhatikan antara lain:
1. Mungkin BUMN itu tidak harus untung-untung amat, karena melayani hajat hidup orang banyak. Contohnya, kereta api di banyak tempat biasanya tidak untung. Tapi perlu.
2. Bisnis yang bisa dijual ke swasta tentunya bisnis yang untung. Kalau bisnisnya rugi, apa mau swasta mengambil alih? Nah biasanya sebelum dijual, perusahaan itu harus disehatkan dulu.Artinya dibikin untung. Lha kalau sudah untung, ngapain dijual?

Orang-orang pintar itu mikirnya memang suka aneh. Saya tertarik sekali dengan pernyataan "Menurut mantan Gubernur BI dan Menko Perekonomian ini, akan sangat berbahaya jika pengelolaan BUMN, apalagi yang sifatnya strategis, diserahkan sepenuhnya kepada sistem yang belum bersih."

Bukannya lebih berbahaya kalau industri strategis dikuasai oleh asing? Aneh sekali Boediono ini.

Untuk beberapa pemikiran lebih lanjut, bisa dilihat di:

http://neilhoja.blogspot.com/2009/05/say-no-to-budiono-say-yes-to-budi-anduk.html

Sementara itu mari kita baca ulang artikel dari Jakartapress.


Boediono Tetap Akan Privatisasi BUMN


Jakarta - Calon wakil presiden (cawapres) Boediono tetap bersikukuh akan melanjutkan kebijakan melakukan privatisasi BUMN yang disebutnya dengan ungkapan go public. Alasannya, karena birokrasi yang belum bersih.

"Kalau birokrasinya sudah berjalan dengan baik, kita tidak masalah BUMN dikelola sepenuhnya oleh birokrat. Realitasnya pemerintahan masih belum optimal," papar Boediono di sela-sela diskusi bersama aktivis Masjid Kampus di Bandung, Jumat (19/6).

Menurut mantan Gubernur BI dan Menko Perekonomian ini, akan sangat berbahaya jika pengelolaan BUMN, apalagi yang sifatnya strategis, diserahkan sepenuhnya kepada sistem yang belum bersih. Kewenangan luar biasa bagi birokrasi demikian, sambungnya, berpotensi terjadinya penyimpangan seperti di masa lalu.

Ia mencontohkan, ketika seorang pejabat yang ditunjuk untuk memimpin atau mengelola BUMN berasal dari departemen tertentu, seringkali pejabat tersebut malah menjadi sapi perahan departemen asal. Alih-alih diperuntukan mensejahterakan rakyat, BUMN malah menjadi tidak efisien dan memboroskan ekonomi negara. "BUMN dipegang oleh birokrat seperti itu bisa berbahaya," tutur cawapres pendamping capres SBY.

Karena itu, lenjutnya, kunci utama perbaikan terletak pada penciptaan pemerintahan yang lebih bersih untuk rakyat sesuai dengan visi misi pasangan tersebut. Sebelum itu terlaksana, ia meminta untuk tetap membuka ruang bagi privatisasi BUMN, baik itu melalui pasar modal maupun menggunakan strategic partner.

Sementara itu, Direktur Indef, M Ikhsan Modjo PHd mengemukakan, indikator cawapres Boediono adalah neoliberal bisa dilihat dari kebijakannya yang diambil saat ia menjadi pejabat. "Boediono membawa agenda seperti persetujuan utang luar negeri, dia bilang juga utang itu tidak haram bagi Indonesia. Penguasaan asing juga banyak terjadi waktu dia menjabat," papar Ikhsan usai diskusi ‘Neolibealisme Vs Ekonomi Kerakyatan’ di Universitas Atmajaya, Jakarta, Jumat (19/6).

Agenda lain yang dibawa Boediono, menurut Ikhsan, adalah munculnya dominasi asing yang kuat akibat kebijakan saat ia menjabat sebagai Menteri Keuangan pada era Presiden Megawati. "Banyak sekali kebijakan yang diprivatasasi, utang yang terus membesar serta disiplin fiskal. Banyak sekali perjanjian asing yang ditandatangani waktu dia menjabat," ungkap Direktur Indef.

Sehingga, lanjut dia, apabila SBY-Boediono terpilih, maka dikhawatirkan banyak terjadi privatisasi penguasaan usaha negara. "Jelas bahaya. Makanya kita perlu melakukan affirmative action untuk penguasa. Dan yang penting adalah banyak sekali agenda asing yang masuk. Akibatnya perekonomian kita tidak akan menjadi mandiri dan selalu bergantung kepada kepentingan asing," bebernya.

Ikhsan menilai, sebenarnya SBY mengetahui cap neolib terhadap Boediono. "Tapi dia dicekoki oleh orang-orang yang bermain di belakangnya. Ibaratnya, SBY diculik di tikungan, karena ekonomi kita dikuasai oleh mafia Barkeley," kata dosen Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga, Surabaya ini. (MI/KSN)