Mengapa Saya Menolak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Indonesia

Topiknya tiba-tiba menyimpang ya. Saya sudah lama ingin mengutarakan pendapat saya tentang masalah ini. Jadi saya tuliskan saja sekarang.

Prinsipnya, saya orang yang akan selalu memilih solusi yang ramah lingkungan walau pun biayanya lebih tinggi. Apakah PLTN lebih tidak ramah lingkungan? Belum tentu. Kalau PLTN digantikan oleh PLT bertenaga batu bara atau BBM, dengan daya yang sama gas CO/CO2 yang terbuang ke atmosfir akan jauh lebih sedikit menggunakan PLTN. Dalam kasus ini, paling-paling menurut saya, kita masih punya sumber daya panas bumi dan air yang belum dimanfaatkan. Jadi kenapa harus pakai PLTN. Saya sih lihat para ahli nuklir itu seperti tukang aja, sesuai istilah: kalau kamu ahli menggunakan martil, semuanya terlihat seperti paku. Seolah-olah nuklir hanya satu-satunya solusi. Tapi mungkin ada hitung-hitungan lain.

Permasalahan kedua, buat saya. Orang Indonesia umumnya tidak akrab dengan teknik pemeliharaan. Kalau disuruh menghitung proyek pengadaan, pasti cepat keluar hasilnya. Tapi tidak pernah disertakan biaya ideal perawatannya tiap tahun. Lihat misalkan kereta api. Saya yakin kalau kereta dipelihara dengan benar biayanya akan lebih kecil dari pada membeli baru setiap kali rusak. Tp toh tetap tidak dilakukan. Contoh lain, saya pernah mendengar bahwa dana pemeliharaan ITB (yang dibangun dengan pinjaman ratusan juta dollar) hanya sekitar 80 juta setahun sehingga hampir tidak ada perbaikan suatu waktu ketika ITB memutuskan dana itu dipakai untuk memperbaiki kolam renang. Maaf, ini sedikit berbau isu memang. Tp tingkat kemampuan pemeliharaan ITB bisa dilihat dari WC pria lantai I labtek VIII Departemen Teknik Elektro.

Ini ditambah mental markup. Markup bisa dua cara. Cara yang pertama, harga jadi tinggi. Kalau begini maka biaya meningkat dan mungkin PLTN menjadi tidak ekonomis. Cara kedua, barang dibeli 3 diaku 4. Coba misalkan anda memanjat menara GSM yang tingginya 50-100meter itu. Hitung semua sekrupnya. Lengkap atau tidak? Jangan salah, harga sekrup itu lumayan kalau dikumpulkan.

Tp yah.. mungkin untuk mengisi PLTN ini akan dipanggil orang-orang berbeda, dengan semangat dan kedisiplinan tingkat tinggi. Jadi tidak akan ada masalah.

Nah, alasan yang paling penting buat saya adalah mental pemerintah dan swasta besar (yang memang umumnya besar di jaman Orba karena KKN). Coba kita lihat kasus Lapindo, dan kita analogikan dengan masalah PLTN.

Misalkan suatu hari, hari H, PLTN kita mengalami musibah kebocoran.

H+1, pihak PLTN sibuk menyangkal berita kebocoran.

H+3, pihak PLTN mengakui ada kebocoran, tp hal itu bisa diatasi dan tidak perlu ditakutkan.

H+14, setelah ratusan orang mati dan ribuan lainnya mengalami gangguan kesehatan, pihak PLTN mengakui bahwa permasalahannya ternyata lebih besar dari yang mereka duga sebelumnya.

H+21, pemerintah turun tangan dan membentuk timnas. Kebetulan ketua Badan Pengawas Nuklir Indonesia naik karena disponsori oleh Komisaris PLTN. Rumah sakit-rumah sakit menolak merawat korban radiasi dengan alasan ketiadaan peralatan yang memadai.

H+30, timnas memperkirakan bencana bisa diatasi dalam 3 bulan. Sementara itu pemerintah merundingkan siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini.

H+2 bulan. Pemerintah mengusulkan anggaran penanggulangan dimasukkan ke dalam APBN. DPR menolak karena hal ini seharusnya merupakan tanggung jawab dari pihak PLTN.

H+5 bulan. PLTN bersedia membayar ganti rugi. Tetapi terjadi kesulitan karena semua korban sudah mati sementara pihak PLTN berkeras bahwa semua korban harus mendaftarkan diri secara langsung dengan menunjukkan kartu identitas.


dan seterusnya.

So now you know why I disagree with Nuclear Power in Indonesia...