Beberapa Alasan Membubarkan STPDN/IPDN

Alasan paling utama dari pembubaran STPDN/IPDN adalah kekerasan yang selalu (bukan kerap) terjadi di dalamnya. Senior memukuli yunior setiap ada kesempatan dengan berbagai justifikasi mulia seperti 'pembinaan'.

Saya perhatikan bahwa orang yang suka menindas ke bawah cenderung menjilat ke atas dan sebaliknya. Dan ini adalah karakter yang sangat umum di masyarakat (pemerintahan?) kita. Ini harus dibasmi, di mana STPDN tampaknya (melalui bukti kejadian-kejadian) menjadi sarang dari karakter ini. Kalau anda rajin mengamati cerita para orang tua, jaman dulu yang disebut perkelahian dan keberanian di sekolah adalah yunior yang berani melawan senior (tentunya karena kesalahan senior). Berbeda dengan sekarang di mana senior memukuli yunior tapi takut dengan yang lebih senior.

Kemudian, ini membuktikan bahwa mereka tidak bisa berubah, beradaptasi. Padahal Indonesia membutuhkan pemimpin-pemimpin yang mampu beradaptasi.

Selain itu ada beberapa alasan lain.
1. Sudah tidak saatnya ada pendidikan di luar pendidikan umum
Saya tidak punya dokumentasinya, tetapi beberapa tahun yang lalu negara ini pernah membahas tentang pendidikan di luar pendidikan umum. Termasuk di dalamnya adalah sekolah-sekolah negara: STPDN, STAN, dsb. Juga beasiswa-beasiswa lainnya. Hasilnya cukup mengejutkan (saya). Biaya pendidikan itu hampir sama besarnya dengan biaya pendidikan umum saat itu, yaitu yang dipakai untuk membiayai seluruh sekolah negeri dari SD sampai universitas.
Pada dasarnya, semua jurusan yang ada di institusi-institusi itu (kecuali polisi dan tentara tentunya) sudah ada di universitas negeri. Untuk STPDN misalkan, seharusnya bisa digantikan oleh FISIP. Kalau dirasakan ada kekurangan pada kurikulum FISIP, maka sebaiknya disesuaikan.

2. Jalur 'khusus' dari sekolah tertentu menyebabkan mafia
Ada beberapa kasus, misalkan STT Telkom untuk masuk PT. Telkom (walau sekarang tidak terlalu kuat lagi). Tapi di pemerintahan hampir pasti dimonopoli oleh lulusan STPDN. Bagi saya ini tidak baik. Tidak ada persaingan antar alumni, tidak ada perbedaan kultur dan warna. Sistem satu STPDN lebih cocok (atau mungkin memang dimaksudkan?) dengan jaman orba yang sentralistik (sentralnya siapa hayo?)

3. Militerisasi sipil sudah tidak jaman
Saya ingat penjelasan Rudini tentang alasan pendirian STPDN,"Pemimpin militer sudah disiplin, tetapi saya ingin pemimpin sipil juga bisa. Supaya ada kepemimpinan sipil yang kuat." Aneh sekali. Pertama, siapa yang bilang pemimpin militer berdisiplin? Kalau benar klaimnya, tidak akan ada tembak-menembak antara Polisi dan Tentara. Kedua, dia lupa kalau kepemimpinan sipil menjadi lemah karena selama orde baru kepemimpinan diambil alih oleh militer dan sisanya diinjak-injak.
Nah, permasalahan berikutnya, masyarakat yang ditemui nantinya bukanlah masyarakat militer dengan komando. Anda bisa memastikan 600 orang tentara mengerjakan seluruh instruksi dari komandannya. Namanya juga tentara. Tapi coba anda kirim instruksi warga RT untuk kerja bakti. Kepemimpinan sipil membutuhkan seni yang berbeda, walau sering kali tradisi di militer membantu.
Kemudian, jika kita mengamati, dengan mudah kita sampai pada kesimpulan, bahwa sipil yang dimiliterkan sering kali atau hampir selalu kebablasan: laskar-laskar di masyarakat, STPDN, dan sebagainya. Itu mungkin karena mereka sering ingin membuktikan mereka sama hebatnya atau bahkan lebih hebat. Jadi kira-kira begini pemikiran anak STPDN,"Di Akmil tuh cemen, kalau dipukul cuma sekali sehari. Coba nih di STPDN, bisa 2x sehari."
Kalau mau sipil yang kuat, sekalian dijadikan militer: jadi tentara cadangan, dapat pangkat, harus latihan periodik, bisa dipanggil sewaktu-waktu.

4. Pemerintahan perlu merekrut lebih banyak lulusan teknik
Beberapa waktu lalu dibahas di koran, di Indonesia pegawai pemerintahan hampir 80% adalah administrasi. Bandingkan dengan Cina yang lebih dari 50% adalah lulusan teknik. Saya tidak bermaksud menyombongkan bidang teknik kalau mengatakan: lulusan teknik lebih mudah mempelajari peraturan daerah dibandingkan lulusan sosial mempelajari pembangunan jalan dan jembatan. Tentu ada alasan kenapa S1 teknik boleh mengambil S2 administrasi/sosial sedangkan lulusan administrasi/sosial hampir tidak pernah mengambil S2 elektro misalkan.

5. Indonesia membutuhkan pabrik Tahu Sumedang Raksasa...

Rasanya cukup dulu deh. Takut juga saya dipukulin anak STPDN. Seperti biasa, ada juga lulusan STPDN yang tidak begitu. Saya pernah bertemu beberapa di antaranya. Dan kepada mereka saya mohon maaf.