Komentar (lagi) Tentang STPDN

Teman saya bertanya, kenapa saya kekeuh (berkeras) untuk merubah STPDN menjadi pabrik tahu Sumedang. Saya katakan pada dia, tahu sumedang mungkin terlihat sepele. Tapi jauh lebih penting dari pada STPDN.

Sebetulnya saya sudah malas menulis. Tapi ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, sudah dinyatakan bahwa lembaga-lembaga pendidikan semacam STPDN itu seharusnya ditiadakan. Pilihannya bisa dibubarkan atau dilebur dengan universitas negeri. Apa tepatnya yang tidak 'direstui' oleh Sistem Pendidikan Nasional:
1. Keberadaan lembaga pendidikan di bawah departemen selain Depdiknas (dalam kasus ini Depdagri)
2. Lembaga profesi setingkat D3 atau pun S1. Dalam UU dinyatakan bahwa pendidikan profesi itu adalah tambahan setelah S1.

Dari pengaturan itu, idealnya kalau seseorang mau menjadi aparatur negara, dia bisa lulus dari FISIP dan mendapat pelatihan tambahan 1-2 tahun (di IIP, atau di mana saja).

Jadi sesungguhnya perlu atau tidaknya, bahkan boleh atau tidaknya STPDN/IPDN sudah pernah dibahas dan diputuskan dalam UU Sisdiknas sehingga perdebatan tentang hal tersebut tidak lagi relevan.

Tetapi pemerintah tutup mata terhadap UU Sisdiknas ini dan bertindak seolah-olah permasalahannya hanyalah kekerasan yang terjadi. Mengacu kepada UU Sisdiknas ini pula, ada satu hal lagi yang dilanggar oleh pemerintah: alokasi 20% dari anggaran untuk pendidikan, yang tidak pernah tercapai hingga tahun ini.

Anda pernah menonton film 'The Untouchables?"

Dalam film itu, setelah babak beluar memberantas mafia minuman keras, sang jagoan ditanya oleh wartawan,"Bagai mana kalau besok minuman keras dilegalkan?" Sang jagoan menjawab,"Maka saya akan minum bersama anda."

Negara hukum adalah negara yang mematuhi peraturan.

Btw barusan ada berita di detik.com yang tidak bisa saya kopi linkya, bahwa IPDN akan dijadikan di bawah depdiknas, dan calon prajanya minimal S1.

Kita lihat saja.