Bogor Cyberpark

Salah satu hal yang mengganggu saya sejak pertama kali mendengarnya adalah pembangunan Bogor Cyberpark.

Bogor Cyberpark dibangun di Bogor dengan niat memajukan IT di Indonesia. Saya kutip terlebih dahulu dari situs resminya:

PROFIL BOGOR CYBER PARK
Sasaran BOGOR CYBER PARK adalah akan disediakannya fasilitas Teknologi Komunikasi & Informasi untuk sektor pemerintahan dengan suatu tujuan untuk memberi nilai tambah untuk Bogor sebagai pusat mengembangan ICT di Indonesia, khususnya dalam pengembangan e-Government.

VISI PROYEK
Memberikan total solusi telematika bagi pemerintah Indonesia, dalam rangka turut serta mengembangkan dan mengimplementasikan e-Government di Indonesia.

TARGET PROYEK
Target proyek ini adalah agar pemerintah dapat bersedia kapan saja, dimana saja, dan dapat diakses oleh siapapun yang ingin mengaksesnya. Sebagai tambahan, pemerintah menjadi satu dengan warganegara melalui jaringan Bogor Cyber Park. Ini akan membuat seluruh pemerintahan di Indonesia menjadi suatu pemerintahan yang mampu mengetahui segala sesuatu melalui informasi masyarakat.

Sounds good. Jadi apa yang menggangu saya? Yang mengganggu saya adalah kenyataan bahwa proyek ini sudah menghabiskan Rp 50 Milyar untuk pembangunan fisik awalnya saja.

Saya tidak sejalan dengan konsepnya di mana pembangunan fisik selalu dijalankan terlebih dahulu. Terlebih lagi jika harus dibiayai oleh hutang. Saya kira banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah tanpa harus membangun tempat semacam ini.

Misalkan untuk training IT. Training IT cukup dilakukan di daerah-daerah, dengan mengirimkan orang jika perlu. Mengirim 1 orang instruktur ke daerah jelas lebih murah dari pada mengirim 10 orang peserta ke Bogor. Apalagi kalau di Bogor harus dibangun gedung terlebih dahulu.

Untuk pengembangan industri IT. Pemberian insentif akan jauh lebih efektif. Misalkan dengan pengurangan atau penghapusan pajak sama sekali untuk perusahaan IT. Saat ini banyak perusahaan IT yang tidak berjalan dengan legal krn umumnya IT entrepreneur merasa malas untuk mengurus legalisasi. Efeknya, proses menginvetarisir perusahaan IT sebagai awal dari pembinaan mengalami kesulitan.

Berikutnya dengan menyediakan prasarana internet yang handal dan terjangkau. Satu-satunya akses yang terjangkau saat ini tampaknya speedy unlimited dengan biaya Rp 700 ribu per bulan. Ini relatif baru, dan memberikan harapan. Walau demikian kualitasnya sebetulnya masih jauh dari kebutuhan.

Yang juga penting adalah meningkatkan mutu pendidikan IT. Saya berani bilang bahwa mencari tenaga IT handal di Bogor sangat sulit dibandingkan di Bandung, Yogya, atau Jakarta.

Selain itu pemerintah bisa membuat tim khusus untuk membangun solusi di bidang tertentu. Misalkan, tim untuk membangun software e-gov yang akan dipakai semua daerah (tentunya bidang tertentu yang bisa diseragamkan). Thailand telah melakukannya untuk rumah sakit. Sebagai gambaran, rumah sakit di Indonesia umumnya menghabiskan beberapa milyar untuk pengembangan sistem informasi. Demikian juga kabupaten-kabupaten di Indonesia. Bahkan untuk web saja banyak yang habis miliaran. Coba diganti saja dengan CMS gratisan, rasanya lebih jelas. Sebagai bayangan, Sistem Informasi pembuatan KTP atau SIM/STNK yang sangat penting saja belum beres-beres.

Jadi semua hal tersebut di atas menurut saya jauh lebih efektif. Dan bisa dilakukan dengan Rp 50 Milyar kalau memang direncanakan dengan baik. Apalagi kalau dengan 400 Milyar sesuai rencana.

Saya khawatir, proyek ini bakal jadi warnet termahal di Indonesia. Mudah-mudahan saya salah.